PRT diupah dan diperlakukan rendah.

“…gaji tukang kebun gue lebih gede dari karyawan tv.

pamer seorang seleb tanah air.

Celetukan penuh percaya diri yang bikin aku nunduk, senyum tipis, sambil dalam hati ngomong “Can we discuss labour law?“.

Banyak majikan yang memposisikan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mereka di bawah strata kelompok blue collar workers. Sebetulnya, sebutan majikan sendiri juga menggelitik nalar. Kita menyebut atasan di kantor dengan manajer, kepala bagian, general manager, direktur, hingga boss untuk para para pemilik usaha. Tapi, kenapa kita memadukan istilah PRT dengan majikan, kata yang kerap digunakan untuk pemilik hewan peliharaan? Apakah karena kantor para PRT adalah rumah tempat para pemberi kerja tidur, makan, buang hajat, melihat anak-anak berlarian dengan anjing, dan aktivitas-aktivitas lain yang tidak bisa kita temui di gedung-gedung berisi puluhan komputer tempat kita bekerja?

Persepsi keliru yang meminggirkan PRT dari kelomok buruh membuat mereka terjebak dalam relasi kerja non-profesional. Akibatnya, hak-hak mereka sebagai buruh terlanggar, dan banyak hal kerap dilandaskan pada hubungan personal. Persoalan upah yang paling sering jadi masalah. Di 2019, rerata upah PRT hanya Rp 413. 270,-. “Ih kecil banget! Kalo aku lebih lah ngasih PRT ku.”, mungkin sebagian pembaca akan respon begitu, kecuali si seleb. Kalo doi baca mungkin langsung nyeplos “Gila lo, tiap bulan gue keluarin 60 juta lebih buat bayar 12 PRT gue sama admin yang megang Yuchub.”.

Menurut Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, PRT rata-rata digaji 20-30% di bawah upah minimum. Sedangkan di Jakarta, provinsi dengan upah minimum Rp 4.267.349,-, mayoritas PRT diupah sekitar satu sampai satu setengah juta per bulan. Masa yang sampai dua juta nggak ada? Ya ada, tapi yang di bawah satu juta per bulan lebih banyak. Banyak pemberi kerja yang mengupah rendah beralibi PRT mereka hanya kerja tiga sampai empat jam. Jadi, upah segitu harusnya bersyukur. Well, kalau mau hitung jam kerja, kenapa nggak sekalian dibuat 40 jam/minggu dengan upah sesuai standar minimum seperti diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan? Kalau kita cek definisi buruh menurut pasal 1 ayat 3 UU yang sama, PRT juga termasuk kok, dan di ayat selanjutnya, kita, para pengguan jasa PRT juga termasuk dalam definisi pemberi kerja. 🙂 Enggak percaya?

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 ayat 3 UU no. 13 tahuun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 ayat 4 UU no. 13 tahuun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tweet di atas mungkin mewakili pemikiran sebagian pembaca–kalau memang tulisan ini banyak yang baca hehehe~. Baiklah, kalau menyebut UU Ketenagakerjaan saat membahas PRT masih dirasa terlalu jauh, walau seharusnya tidak, ada baiknya bergeser ke Permenaker 2/2015 tentang Perlindungan PRT. Permen tersebut mengatur hak PRT untuk memperoleh upah sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja dan THR. Perjanjian kerja sebagai wadah kesepakatan berlaku selama dua tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan. Jadi, setiap dua tahun, saat hendak memperpanjang perjanjian kerja, seharusnya ada kesepakatan baru mengenai upah. Apakah kita sudah menganggap PRT sejajar saat negosiasi gaji? Atau masih jemawa karena merasa hendak memberinya uang sembari lupa akan memeras tenaga dan keringat mereka?

Lalu, sekali lagi, si seleb ngomong “Gaji PRT gue lebih gede dari karyawan tv.”. O.k sip. Bagus lah menggaji di atas upah minimum, karena menggaji di bawah standar minimum adalah pidana dengan ancaman satu sampai empat tahun penjara. Tetapi, upah bukan satu-satunya hak pekerja ya~ Jangan lupa THRnya juga, sebentar lagi lebaran~