Sejak pertama kali PSBB diumumkan di Jakarta, provinsi pertama yang menerapkan, telah ada 224.621 kicauan di Twitter dari hampir seluruh wilayah Indonesia, walau Ibu Kota tetap menjadi yang terbanyak. Analisis bot oleh Drone Emprit menunjukan skor post by bot 1,67 dalam skala 0-5. Artinya, perbincangan tentang PSBB di Twitter cukup valid untuk dibahas lebih lanjut. Secara keseluruhan perbincangan tentang PSBB cenderung menurun seiring berjalannya waktu.

Dari total post, tweet bersentimen positif 4% lebih banyak dibanding yang bersentimen negatif. Di masa awal, PSBB tampaknya menjadi harapan. Mayoritas laman-laman berita menjelaskan protokol dan teknis penerapan PSBB di lapangan. Beberapa juga ada yang membahas tentang daerah-daerah lain yang menginginkan kebijakan yang sama.

Namun, impresi positif PSBB di Twitter tak berlangsung lama. Di hari ke-4, sentimen positif terjun bebas, dan secara keseluruhan terus menurun hingga minggu ke-5. Sedangkan sentimen negatif mulai melonjak di kisaran waktu yang sama, kemudian ke depannya masih terus bergejolak. Pengguna Twitter mulai membicarakan dampak PSBB, pelanggaran, keluhan penerapan PSBB di lapangan, hingga mengkritisi Pembatasan Sosial Basa-Basi yang dianggap lockdown setengah hati.

Di lain sisi, pernyataan-pernyataan blunder pejabat tampaknya menjadi salah satu bahan bakar perbincangan di Twitter, khususnya trend sentimen negatif. Saat Presiden Jokowi berkicau tentang “berdamai dengan corona” pada 7 Mei 2020, sentimen negatif naik. Sebelum itu, lonjakan tertinggi terjadi sesaat setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pebisnis boleh naik pesawat. Sedangkan saat pelarangan mudik diumumkan atau resmi diterapkan, kurva sentimen negatif tampaknya tak terdampak.

Kemudian, dari derajat dampak yang ditimbulkan, akun-akun media mendominasi. Sebagai contoh, dibanding akun PT Jasamarga yang menyebut PSBB lebih dari 1.000x, impresi kicauannya tak seberapa dibanding dengan Detikcom yang total penyebutan PSBBnya hanya separuh dari Jasamarga. Kecenderungan Informasi dari media untuk terlihat oleh publik lebih tinggi dibanding infromasi dari jenis akun lain. Artinya, informasi penting dan arahan oleh pemerintah sebaiknya disampaikan melalui juru bicara untuk dilanjutkan kepada wartawan, ketimbang disampaikan oleh akun-akun pribadi pejabat.